Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap menerima uang pensiun setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hak keuangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan tersebut, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Perhitungan berdasarkan ketentuan gaji pokok wakil presiden menghasilkan nominal sekitar Rp20.160.000 per bulan. Angka tersebut belum termasuk sejumlah tunjangan dan fasilitas lain yang diatur dalam undang-undang.
Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut mengakhiri masa tugasnya sebagai wakil presiden periode 2024–2029 lebih awal.
Lantas, bagaimana perhitungan uang pensiun Gibran setelah mundur dari jabatan wapres? Apakah nominalnya benar mencapai Rp20 juta setiap bulan, dan fasilitas apa saja yang masih menjadi hak mantan wakil presiden?
Berikut pembahasan lengkap mengenai ketentuan, perhitungan, dan hak keuangan mantan wakil presiden berdasarkan peraturan yang berlaku.
Berapa Uang Pensiun Gibran Setelah Mundur dari Wapres?
Perkiraan uang pensiun pokok Gibran mencapai Rp20,16 juta per bulan. Perhitungan ini didasarkan pada ketentuan bahwa pensiun pokok mantan wakil presiden sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarnya pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan demikian, nominal pensiun tidak dihitung berdasarkan keseluruhan penghasilan ketika masih menjabat, melainkan mengacu pada komponen gaji pokok.
Berdasarkan perhitungan yang diberitakan pada 12–13 November 2026, gaji pokok wakil presiden diperkirakan sebesar Rp20.160.000 per bulan.
Angka tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran apabila pemberhentiannya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Perlu diperhatikan bahwa angka Rp20,16 juta merupakan perhitungan berdasarkan ketentuan gaji pokok, bukan pernyataan mengenai total seluruh fasilitas dan manfaat yang diterima mantan wakil presiden.
Dasar Hukum Uang Pensiun Mantan Wakil Presiden
Aturan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden telah diatur melalui UU Nomor 7 Tahun 1978.
Undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian pensiun, tunjangan, fasilitas kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, serta hak administratif lainnya bagi mantan kepala negara dan wakil kepala negara.
Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pejabat yang menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun. Ketentuan mengenai pensiun juga mencakup presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
1. Pasal 6 mengatur hak memperoleh pensiun
Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menjadi ketentuan utama mengenai pensiun mantan presiden dan wakil presiden.
Dalam pasal tersebut dijelaskan dua hal penting.
Pertama, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
Kedua, besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, besaran pensiun pokok tidak dihitung berdasarkan lamanya seseorang menjabat sebagai wakil presiden, melainkan mengacu pada gaji pokok terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penjelasan mengenai pemberhentian dengan hormat
Hal penting lainnya terdapat dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.
Pada prinsipnya, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan inilah yang menjadi dasar pembahasan mengenai hak pensiun apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Namun, status pemberhentian tetap perlu memperhatikan keputusan dan proses ketatanegaraan yang berlaku.
3. Pasal 7 mengatur tunjangan dan biaya lainnya
Selain pensiun pokok, Pasal 7 memberikan ketentuan mengenai sejumlah hak tambahan.
Hak tersebut mencakup tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Dengan demikian, pensiun pokok bukan satu-satunya hak keuangan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Rincian Perhitungan Uang Pensiun Gibran Rp20,16 Juta
Untuk memahami dari mana angka Rp20,16 juta berasal, perlu melihat ketentuan mengenai gaji pokok wakil presiden dan gaji pokok pejabat negara lainnya.
Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, PP Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok sejumlah pimpinan lembaga negara sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Tabel Simulasi Perhitungan Pensiun
| Komponen | Nominal |
|---|---|
| Gaji pokok tertinggi pejabat negara | Rp5.040.000 |
| Pengali gaji pokok wakil presiden | 4 kali |
| Gaji pokok wakil presiden | Rp20.160.000 |
| Persentase pensiun pokok | 100% |
| Perkiraan pensiun pokok | Rp20.160.000 |
Perhitungannya sebagai berikut.
- Gaji pokok pejabat negara: Rp5.040.000.
- Pengali gaji pokok wakil presiden: 4 kali.
- Gaji pokok wakil presiden: 4 × Rp5.040.000.
- Hasil: Rp20.160.000.
- Pensiun pokok: 100% × Rp20.160.000.
Dengan demikian, berdasarkan formula tersebut, perkiraan pensiun pokok Gibran adalah Rp20,16 juta setiap bulan.
Apakah Rp20,16 juta merupakan total penghasilan pensiun?
Belum tentu.
Angka tersebut merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan nilai manfaat yang bisa diterima mantan wakil presiden.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur tunjangan dan fasilitas lain. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh hak mantan wakil presiden dijumlahkan begitu saja sebagai uang tunai bulanan.
Sebagian manfaat diberikan dalam bentuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga, pelayanan kesehatan, dan fasilitas kediaman.
Fasilitas yang Masih Menjadi Hak Gibran Setelah Mundur
Selain memperoleh pensiun pokok, mantan wakil presiden yang memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat juga mendapatkan sejumlah hak administratif.
Berikut rincian fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
1. Tunjangan pensiun
Pasal 7 mengatur bahwa mantan wakil presiden mendapatkan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Artinya, selain pensiun pokok, terdapat ketentuan mengenai tunjangan yang menjadi bagian dari hak mantan pejabat negara.
Besaran tunjangan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan angka Rp20,16 juta karena mempunyai dasar pengaturan tersendiri.
2. Biaya listrik, air, dan telepon
Mantan wakil presiden juga memperoleh biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan.
- Air.
- Listrik.
- Telepon.
Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, kebutuhan rumah tangga tertentu tidak semata-mata dibebankan kepada mantan wakil presiden.
3. Biaya perawatan kesehatan
Hak lainnya adalah pembiayaan perawatan kesehatan.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung sesuai ketentuan tersebut.
Ketentuan ini memberikan jaminan fasilitas kesehatan setelah pejabat bersangkutan tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.
4. Rumah kediaman yang layak
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Fasilitas rumah tersebut merupakan hak administratif bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden yang memenuhi ketentuan.
Namun, pemberian perlengkapan rumah tidak berarti seluruh biaya pemeliharaan rumah akan terus ditanggung negara.
Dalam penjelasan Pasal 8, pemeliharaan rumah setelah diberikan menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan.
5. Kendaraan negara beserta pengemudi
Selain rumah, mantan wakil presiden juga mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Fasilitas ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas setelah tidak lagi menjabat.
Ketentuan tersebut juga mengatur pembiayaan pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya sesuai penjelasan undang-undang.
6. Hak memiliki staf
Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Keberadaan staf tersebut merupakan bagian dari fasilitas administratif yang diberikan kepada mantan pejabat negara.
Dengan demikian, hak yang diatur undang-undang tidak hanya berupa uang pensiun, tetapi juga mencakup sejumlah dukungan administratif.
Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Dibayarkan?
Pertanyaan berikutnya adalah kapan uang pensiun tersebut mulai diterima setelah pengunduran diri.
Ketentuan mengenai waktu pembayaran terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan pasal tersebut, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, apabila pemberhentian dengan hormat berlaku pada November 2026, pembayaran hak tersebut berdasarkan ketentuan dimulai pada Desember 2026.
Namun, tanggal tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan waktu pemberhentian. Pelaksanaan pembayaran tetap mengikuti penyelesaian proses pemberhentian dan administrasi yang berlaku.
Apakah harus menunggu sampai periode jabatan berakhir?
Tidak selalu.
Ketentuan Pasal 6 tidak menyebutkan bahwa seorang wakil presiden harus menyelesaikan seluruh masa jabatan lima tahun untuk memperoleh pensiun.
Hal yang menjadi dasar adalah status pemberhentian dengan hormat.
Karena itu, pengunduran diri sebelum masa jabatan berakhir tidak otomatis menghapus hak pensiun apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan undang-undang.
Meski demikian, status pemberhentian secara resmi tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Apakah Uang Pensiun Gibran Diterima Seumur Hidup?
Mengenai jangka waktu pembayaran pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mempunyai ketentuan tersendiri.
Pasal 10 mengatur penghentian pembayaran pensiun mantan presiden dan wakil presiden.
Secara umum, pembayaran pensiun dihentikan apabila mantan pejabat yang bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.
Dengan demikian, apabila Gibran memperoleh status pemberhentian dengan hormat dan memenuhi persyaratan, pensiun pokok tersebut tidak dibatasi hanya untuk beberapa bulan setelah pengunduran diri.
Namun, penyebutan pensiun seumur hidup perlu disertai penjelasan bahwa terdapat kondisi penghentian pembayaran sebagaimana diatur undang-undang.
Bagaimana jika mantan wakil presiden meninggal dunia?
Undang-undang juga mengatur hak keluarga yang ditinggalkan.
Dalam kondisi tertentu, janda atau duda mantan presiden maupun wakil presiden dapat memperoleh pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, hak keuangan tersebut tidak sepenuhnya berhenti tanpa pengaturan ketika mantan pejabat meninggal dunia.
Pengunduran Diri Gibran dan Ketentuan Konstitusi
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian karena masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran seharusnya berlangsung hingga 2029.
Berdasarkan pemberitaan pada 12–13 November 2026, Presiden Prabowo telah menerima dan menghormati keputusan tersebut. Reuters+2
Bagaimana proses pengunduran diri wakil presiden?
Ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 UUD 1945.
Apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, penggantinya dipilih melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi.
Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Mekanisme ini berbeda dengan pemilihan umum reguler karena pengisian jabatan dilakukan oleh MPR berdasarkan usulan presiden.
Mengapa status pemberhentian penting bagi hak pensiun?
Status pemberhentian menjadi penting karena Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mensyaratkan pemberhentian dengan hormat untuk memperoleh pensiun.
Dalam penjelasan undang-undang tersebut, pemberhentian presiden atau wakil presiden pada prinsipnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Oleh sebab itu, penghitungan pensiun Gibran harus tetap dikaitkan dengan ketentuan hukum dan proses ketatanegaraan yang berlaku.
Nominal Rp20,16 juta merupakan perhitungan berdasarkan formula gaji pokok dan pensiun, bukan bukti bahwa seluruh tahapan administratif pembayaran sudah selesai.
Hal Penting yang Perlu Diketahui Tentang Pensiun Gibran
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembaca tidak salah memahami informasi mengenai uang pensiun mantan wakil presiden.
Pertama, pensiun pokok berbeda dengan gaji saat menjabat. Pensiun pokok dihitung berdasarkan 100 persen gaji pokok terakhir, bukan keseluruhan gaji beserta tunjangan jabatan.
Kedua, hak pensiun memiliki dasar hukum. Ketentuannya tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 sehingga bukan merupakan fasilitas yang diberikan tanpa landasan peraturan.
Ketiga, pemberhentian dengan hormat menjadi syarat penting. Status pemberhentian harus sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, fasilitas negara tidak seluruhnya berbentuk uang tunai. Rumah, kendaraan, biaya kesehatan, dan pembiayaan kebutuhan rumah tangga merupakan bentuk manfaat administratif tersendiri.
Kelima, pembayaran mengikuti ketentuan waktu yang berlaku. Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran hak pensiun dan manfaat terkait dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
FAQ Pertanyaan Seputar Uang Pensiun Gibran
Berapa uang pensiun Gibran setelah mundur dari jabatan wakil presiden?
Perkiraan pensiun pokok Gibran sebesar Rp20.160.000 per bulan. Angka tersebut berasal dari 100 persen gaji pokok wakil presiden berdasarkan perhitungan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Apakah Gibran tetap mendapatkan pensiun meskipun mengundurkan diri sebelum 2029?
Berpotensi tetap mendapatkan pensiun. UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Hak tersebut tidak secara khusus mensyaratkan penyelesaian masa jabatan lima tahun.
Apakah uang pensiun Gibran mencapai Rp20 juta setiap bulan?
Berdasarkan perhitungan gaji pokok, pensiun pokoknya diperkirakan mencapai Rp20,16 juta per bulan. Nominal tersebut belum termasuk hak tambahan dan fasilitas administratif lainnya.
Apakah Gibran masih mendapatkan fasilitas rumah dan kendaraan negara?
Ya, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudinya bagi mantan presiden dan wakil presiden yang memenuhi ketentuan.
Apakah biaya kesehatan keluarga Gibran masih ditanggung negara?
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pembiayaan seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Kesimpulan
Perkiraan uang pensiun Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Nominal tersebut merupakan hasil perhitungan 100 persen dari gaji pokok terakhir wakil presiden berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978.
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memiliki hak atas tunjangan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan bagi keluarga, rumah kediaman, kendaraan negara beserta pengemudinya, serta staf administratif.
Namun, hak tersebut harus mengacu pada ketentuan pemberhentian dengan hormat dan proses administrasi yang berlaku.
Dengan demikian, angka Rp20,16 juta merupakan perkiraan pensiun pokok, bukan total nilai seluruh fasilitas yang berhak diterima mantan wakil presiden.