November 19, 2026
BREAKING NEWS
Apa Itu The World Ahead 2027? Mengenal Laporan Tahunan The Economist Tentang 10 Tren yang Akan Membentuk DuniaSundance Film Festival 2027 Digelar di Boulder Colorado, Cek Jadwal, Lokasi, Tiket, dan Film yang DinantikanLogo HUT PGRI ke-81 Tahun 2026 Resmi, Ini Tema, Makna, Filosofi, dan Cara DownloadRaffi Ahmad Siap Diperiksa BPK Hingga BPKP, Polemik Kontrak Endorse Rp14,7 Miliar Jadi SorotanSpesifikasi Xiaomi 18 Pro Max: Kamera Leica 200 MP, Baterai Jumbo 8.500 mAh, dan Layar 6,9 InciApa yang Terjadi Jika Nilai SKD CPNS Sama? Ini Urutan Penentuan Kelulusan dan Peluang Lolos ke SKBProfil Irjen Eko Hadi Santoso: Perjalanan Karier, Riwayat Jabatan, Pendidikan, Hingga Kasus yang MenjeratnyaWhen We Were Young 2027 Resmi Kembali! Blink-182 dan Pierce the Veil Jadi Headliner, Cek Jadwal, Lineup, Lokasi, dan TiketApa Itu The World Ahead 2027? Mengenal Laporan Tahunan The Economist Tentang 10 Tren yang Akan Membentuk DuniaSundance Film Festival 2027 Digelar di Boulder Colorado, Cek Jadwal, Lokasi, Tiket, dan Film yang DinantikanLogo HUT PGRI ke-81 Tahun 2026 Resmi, Ini Tema, Makna, Filosofi, dan Cara DownloadRaffi Ahmad Siap Diperiksa BPK Hingga BPKP, Polemik Kontrak Endorse Rp14,7 Miliar Jadi SorotanSpesifikasi Xiaomi 18 Pro Max: Kamera Leica 200 MP, Baterai Jumbo 8.500 mAh, dan Layar 6,9 InciApa yang Terjadi Jika Nilai SKD CPNS Sama? Ini Urutan Penentuan Kelulusan dan Peluang Lolos ke SKBProfil Irjen Eko Hadi Santoso: Perjalanan Karier, Riwayat Jabatan, Pendidikan, Hingga Kasus yang MenjeratnyaWhen We Were Young 2027 Resmi Kembali! Blink-182 dan Pierce the Veil Jadi Headliner, Cek Jadwal, Lineup, Lokasi, dan Tiket
Headline News

Profil Irjen Eko Hadi Santoso: Perjalanan Karier, Riwayat Jabatan, Pendidikan, Hingga Kasus yang Menjeratnya

November 18, 2026 · · 16 jam yang lalu
Profil Irjen Eko Hadi Santoso: Perjalanan Karier, Riwayat Jabatan, Pendidikan, Hingga Kasus yang Menjeratnya

Profil Irjen Eko Hadi Santoso menjadi perhatian publik setelah terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Perwira tinggi Polri tersebut sebelumnya dikenal memiliki perjalanan karier panjang di bidang reserse, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, hingga dipercaya memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Karier Eko Hadi Santoso mengalami perubahan besar setelah namanya diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan yang menjadi perhatian nasional pada November 2026. Perkembangan kasus tersebut kemudian berlanjut ke proses pemeriksaan etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada 17 November 2026, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Eko juga menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Perjalanan karier, latar belakang pendidikan, riwayat penugasan, serta perkembangan kasus yang menjeratnya menjadi beberapa hal yang menarik untuk diketahui.

Siapa Irjen Eko Hadi Santoso?

Irjen Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Mabes Polri.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1999. Sebelum menempati jabatan strategis di tingkat pusat, Eko menjalani berbagai penugasan di bidang reserse dan operasional kepolisian.

Salah satu jabatan yang membuat namanya dikenal luas adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri atau Dirtipidnarkoba. Posisi tersebut diembannya setelah mendapatkan penugasan melalui mutasi perwira Polri pada 2025.

Dalam perjalanan berikutnya, Eko memperoleh kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen, yang merupakan pangkat jenderal bintang dua.

Sebelum perkara dugaan penyadapan mencuat, jabatan terakhirnya yang diumumkan kepada publik adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri.

Namun, perkembangan perkara pada November 2026 membuat perjalanan kariernya menjadi sorotan, terutama setelah Polri menjatuhkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat melalui mekanisme sidang etik.

Biodata Irjen Eko Hadi Santoso

Berikut gambaran informasi profil Eko Hadi Santoso berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri dari pemberitaan dan data jabatan publik.

KeteranganInformasi
Nama lengkapEko Hadi Santoso
Pangkat terakhir yang dikenalInspektur Jenderal Polisi
Jabatan terakhir sebelum perkara mencuatWidyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri
Pendidikan kepolisianAkademi Kepolisian
Tahun kelulusan Akpol1999
Pendidikan sebelumnyaSMA Taruna Nusantara
Angkatan SMAAngkatan keempat
Tahun kelulusan SMA1996
Bidang pengalamanReserse, operasional, teknologi informasi kepolisian, dan narkotika
Status dalam perkara November 2026Tersangka
Perkembangan etikDijatuhi sanksi PTDH pada 17 November 2026

Informasi mengenai kehidupan pribadi seperti keluarga, pasangan, dan anak tidak banyak tersedia dalam pemberitaan yang dapat dipastikan. Karena itu, pembahasan profil ini lebih berfokus pada pendidikan, perjalanan kedinasan, serta perkembangan perkara yang berkaitan dengan dirinya.

Latar Belakang Pendidikan Eko Hadi Santoso

Alumni SMA Taruna Nusantara

Salah satu informasi pendidikan yang diketahui dari perjalanan karier Eko Hadi Santoso adalah bahwa ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Disini:  Apa Itu CPNS Prioritas 2026? Ini Pengertian, Daftar Formasi, Syarat, dan Peluang Lolos Seleksi

Eko tercatat sebagai lulusan angkatan keempat pada 1996.

SMA Taruna Nusantara dikenal sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lingkungan pembinaan disiplin, kepemimpinan, dan pengembangan karakter peserta didik.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan awal Eko sebelum melanjutkan pendidikan ke institusi kepolisian.

Lulus Akademi Kepolisian Tahun 1999

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Eko melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian.

Ia tercatat sebagai lulusan Akpol 1999. Kelulusan dari akademi tersebut menjadi awal pengabdiannya sebagai anggota Polri.

Sebagai lulusan Akpol, Eko kemudian menjalani penugasan di berbagai satuan kepolisian. Pengalaman tersebut membawanya menekuni bidang reserse, terutama penanganan perkara pidana dan kegiatan operasional.

Pendidikan kepolisian menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, serta pengelolaan organisasi kepolisian.

Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso di Kepolisian

Sebelum terseret perkara yang menjadi perhatian publik pada 2026, Eko memiliki perjalanan karier yang cukup panjang.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya memperlihatkan pengalaman di bidang operasional kewilayahan hingga penugasan di tingkat Mabes Polri.

1. Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya pada 2015

Pada 2015, Eko dipercaya menduduki posisi Kepala Subdirektorat Reserse Mobile (Kasubdit Resmob) Polda Metro Jaya.

Resmob merupakan bagian dari fungsi kepolisian yang berkaitan dengan penanganan berbagai tindak pidana melalui kegiatan penyelidikan dan penindakan.

Penugasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier Eko di bidang reserse.

Pengalaman di lingkungan Polda Metro Jaya juga memberinya kesempatan menangani dinamika penegakan hukum di wilayah metropolitan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi.

2. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016

Setahun kemudian, Eko mendapat penugasan sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam jabatan tersebut, tugas utamanya berkaitan dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

Satuan Reserse Kriminal memiliki peran dalam penanganan laporan masyarakat, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Penugasan ini memperkuat pengalaman Eko dalam bidang penegakan hukum di tingkat kewilayahan.

3. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018

Pada 2018, Eko dipercaya menduduki jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan transportasi laut.

Lingkungan pelabuhan memiliki karakteristik pengamanan tersendiri karena melibatkan aktivitas logistik, distribusi barang, transportasi, serta mobilitas masyarakat.

Pengalaman sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu tahapan penting sebelum Eko mendapatkan penugasan di lingkungan Mabes Polri.

4. Kabag Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri pada 2020

Pada Agustus 2020, Eko mendapat penugasan sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri.

Posisi tersebut berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Badan Reserse Kriminal Polri.

Bareskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri dalam bidang reserse kriminal di tingkat pusat.

Melalui jabatan tersebut, Eko menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi kegiatan operasional.

Perpindahan dari jabatan kewilayahan ke lingkungan Bareskrim memperlihatkan perubahan lingkup penugasannya ke tingkat nasional.

5. Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK pada 2022

Pada 2022, Eko mendapatkan penugasan di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri.

Jabatan yang diembannya adalah Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II.

Penugasan ini memperlihatkan bahwa perjalanan karier Eko tidak hanya berkaitan dengan fungsi reserse konvensional, tetapi juga mencakup bidang teknologi informasi kepolisian.

Divisi TIK Polri memiliki peran dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi serta komunikasi untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari rekam jejak kedinasannya sebelum kembali mendapatkan penugasan di bidang penegakan hukum.

6. Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri pada 2025

Salah satu jabatan strategis yang pernah diemban Eko adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Ia resmi dilantik pada 9 April 2025. Penunjukan tersebut merujuk pada Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025.

Dalam jabatan ini, Eko bertanggung jawab memimpin direktorat yang menangani tindak pidana narkotika di lingkungan Bareskrim Polri.

Direktorat tersebut memiliki tugas menangani berbagai perkara narkotika, termasuk penyelidikan jaringan peredaran gelap, pengembangan kasus, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca Disini:  Hasil Liga Voli Korea Terbaru 2026/2027: Klasemen Putra-Putri, Skor Pertandingan, dan Posisi Megawati

Selama menjabat Dirtipidnarkoba, namanya muncul dalam sejumlah pemberitaan terkait pengungkapan perkara narkotika yang melibatkan jaringan peredaran maupun oknum aparat.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum mendapatkan promosi ke pangkat jenderal bintang dua.

7. Menjadi Irjen dan Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri pada 2026

Pada 2026, Eko memperoleh kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi.

Pangkat Irjen merupakan pangkat perwira tinggi Polri dengan tanda dua bintang di pundak.

Dalam perkembangan penugasannya, Eko juga dipercaya menduduki posisi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.

Jabatan tersebut berkaitan dengan fungsi penyidikan di lingkungan Bareskrim.

Kenaikan pangkat dan penugasan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan kariernya di institusi kepolisian.

8. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

Pada Oktober 2026, Eko mendapatkan penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi tersebut merupakan jabatan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan kepolisian.

Sespim Lemdiklat Polri memiliki peran penting dalam pendidikan pengembangan kepemimpinan bagi personel Polri.

Penempatan Eko di lingkungan pendidikan kepolisian menjadi jabatan terakhir yang diumumkan sebelum perkara dugaan penyadapan mencuat ke publik.

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo yang Menjerat Eko Hadi Santoso

Perjalanan karier Eko Hadi Santoso berubah setelah Mabes Polri mengumumkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan pada 3 November 2026. Perkara ini menjadi perhatian luas karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Bagaimana kasus tersebut mencuat?

Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan media nasional, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Penyidik mendalami dugaan penggunaan perangkat penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya selama periode 2025–2026.

Kasus ini juga mencakup dugaan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik serta penghapusan data atau rekam jejak digital.

Persoalan tersebut menjadi serius karena penggunaan teknologi penyadapan dalam penegakan hukum harus memiliki dasar dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan. Penggunaan teknologi tersebut harus memperhatikan kewenangan, prosedur hukum, serta perlindungan hak masyarakat.

Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka?

Pada pengumuman awal 3 November 2026, kepolisian menyampaikan penetapan tiga orang sebagai tersangka, yaitu.

  1. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
  2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
  3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam perkembangan selanjutnya, Irjen Pol Slamet Uliandi juga diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana, termasuk peran masing-masing pihak.

Penting dipahami bahwa status tersangka dalam perkara pidana tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Penentuan kesalahan pidana tetap harus melalui proses peradilan dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.

Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri pada November 2026

Perkembangan penting dalam perkara ini terjadi pada Selasa, 17 November 2026.

Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Eko Hadi Santoso. Sidang tersebut membahas dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan.

Hasilnya, majelis sidang menjatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela.

Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko setelah pelaksanaan sidang.

Dengan keputusan tersebut, Eko menghadapi konsekuensi serius terhadap status keanggotaannya di institusi kepolisian.

Apa arti sanksi PTDH bagi Eko Hadi Santoso?

PTDH merupakan singkatan dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Dalam lingkungan Polri, sanksi tersebut merupakan bentuk pemberhentian keanggotaan akibat pelanggaran yang dinilai memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman administratif paling berat.

Berbeda dengan mutasi atau penonaktifan sementara, PTDH berkaitan dengan berakhirnya status seseorang sebagai anggota Polri melalui mekanisme pemberhentian.

Keputusan tersebut juga harus dibedakan dari proses pidana yang sedang berjalan.

Artinya, sanksi etik dan administratif tidak otomatis menggantikan proses pembuktian dalam perkara pidana.

Eko Hadi Santoso Mengajukan Banding

Setelah menerima keputusan sidang etik, Eko menyatakan akan mengajukan banding.

Mekanisme banding merupakan bagian dari prosedur penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi Polri.

Baca Disini:  Profil Thomas Mai Veeren, Pemain Keturunan Indonesia yang Berkarier di Prancis dan Dipanggil Timnas U-19 Vietnam

Karo Penmas Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa permohonan banding akan diproses melalui komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya rencana banding tersebut, hasil pemeriksaan pada tingkat selanjutnya menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan.

Publik juga perlu membedakan antara keputusan sidang etik tingkat pertama dan hasil pemeriksaan banding.

Perbedaan Sidang Etik dan Proses Hukum Pidana

Dalam kasus yang menjerat Eko Hadi Santoso, terdapat dua proses hukum yang perlu dipahami, yaitu pemeriksaan etik internal Polri dan penyidikan perkara pidana.

Keduanya memiliki tujuan serta konsekuensi yang berbeda.

1. Sidang Kode Etik Profesi Polri

Sidang KKEP merupakan mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri.

Pemeriksaan ini bertujuan menentukan apakah perilaku seorang anggota bertentangan dengan aturan profesi, kewajiban kedinasan, dan nilai-nilai yang harus dijunjung personel kepolisian.

Sanksinya dapat berupa tindakan etik maupun administratif sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara Eko, sidang tersebut berujung pada keputusan perbuatan tercela dan PTDH.

2. Penyidikan Tindak Pidana

Sementara itu, proses pidana bertujuan mengungkap apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Penyidik harus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, mendalami keterangan pihak terkait, serta menyusun perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Apabila perkara memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan, proses hukum dapat berjalan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Oleh karena itu, hasil sidang etik tidak boleh langsung dianggap sebagai putusan pengadilan atas dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Rekam Jejak Karier Eko Hadi Santoso Sebelum Terseret Kasus

Jika melihat perjalanan kedinasannya, Eko pernah menjalankan tugas dalam beberapa bidang berbeda.

Pengalaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang utama.

Pengalaman di bidang reserse

Eko pernah bertugas sebagai Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Kedua jabatan tersebut berkaitan dengan penanganan tindak pidana, penyelidikan, dan penyidikan.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan awal kariernya di bidang penegakan hukum.

Pengalaman di tingkat Mabes Polri

Setelah menjalani penugasan kewilayahan, Eko mendapatkan sejumlah posisi di lingkungan Mabes Polri.

Di antaranya adalah Kabag Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim serta Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri.

Pengalaman ini memperluas lingkup tugasnya dari penanganan perkara di lapangan menuju fungsi pengawasan operasional dan teknologi informasi.

Pengalaman menangani perkara narkotika

Jabatan sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri merupakan salah satu posisi penting yang pernah diembannya.

Dalam jabatan tersebut, Eko berada di lingkungan direktorat yang menangani tindak pidana narkotika.

Pengalaman ini menjadi bagian dari rekam jejak profesionalnya sebelum mendapatkan penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I.

Mengapa Profil Eko Hadi Santoso Menjadi Perhatian Publik?

Ada beberapa alasan yang membuat nama Eko Hadi Santoso menjadi perhatian masyarakat.

Pertama, ia merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Pangkat tersebut menunjukkan bahwa dirinya pernah berada pada jajaran perwira tinggi di institusi kepolisian.

Kedua, Eko pernah menduduki jabatan strategis, termasuk Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam penanganan perkara narkotika.

Ketiga, perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Isu tersebut menyangkut penggunaan kewenangan, teknologi informasi, dan prosedur penegakan hukum.

Keempat, keputusan PTDH pada 17 November 2026 menandai perubahan besar dalam perjalanan kariernya.

Kelima, keputusan tersebut masih diikuti rencana pengajuan banding sehingga perkembangan mekanisme etik menjadi perhatian publik.

Perhatian masyarakat terhadap perkara ini juga memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Hal yang Perlu Diketahui tentang Kasus Eko Hadi Santoso

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika membaca informasi mengenai profil dan perkara yang menjerat Eko.

  • Eko merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan keempat tahun 1996.
  • Ia merupakan alumni Akpol 1999.
  • Ia pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
  • Ia pernah menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.
  • Pangkat terakhir yang dikenal sebelum sanksi etik adalah Inspektur Jenderal Polisi.
  • Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.
  • Sidang etik terhadap dirinya digelar pada 17 November 2026.
  • Polri menjatuhkan sanksi PTDH.
  • Eko menyatakan akan mengajukan banding.
  • Proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Informasi tersebut dapat membantu pembaca memahami perjalanan karier dan perkembangan perkara secara lebih proporsional.

FAQ Profil Irjen Eko Hadi Santoso

Siapa Irjen Eko Hadi Santoso?

Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Irjen Eko Hadi Santoso lulusan Akpol tahun berapa?

Eko Hadi Santoso merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Ia juga tercatat sebagai alumni SMA Taruna Nusantara angkatan keempat tahun 1996.

Apa jabatan terakhir Eko Hadi Santoso?

Jabatan terakhir yang diumumkan sebelum perkara dugaan penyadapan mencuat adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Pernah menjabat sebagai apa Eko Hadi Santoso di Bareskrim Polri?

Ia pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.

Mengapa Eko Hadi Santoso menjadi tersangka?

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Penetapan tersangka diumumkan pada 3 November 2026.

Kesimpulan

Profil Irjen Eko Hadi Santoso memperlihatkan perjalanan karier seorang perwira tinggi Polri yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis di bidang reserse, operasional, teknologi informasi, hingga pemberantasan narkotika.

Lulusan Akpol 1999 tersebut pernah dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, menduduki posisi di Bareskrim Polri, serta menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 2025.

Kariernya mencapai pangkat Inspektur Jenderal Polisi sebelum kemudian terseret perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada 17 November 2026, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang kode etik. Eko menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi pengingat mengenai pentingnya integritas, profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam menjalankan kewenangan aparat penegak hukum.