November 21, 2026
BREAKING NEWS
Lineup Glastonbury 2027: Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender, dan Cher Jadi Bintang UtamaJadwal MotoGP Portugal 2026: Cek Jam Sprint Race, Kualifikasi, dan Balapan Utama di PortimaoFilm Action Rating Tinggi, 15 Rekomendasi Film Aksi Terbaik dengan Cerita Seru dan Adegan MenegangkanCuaca Besok 21 November 2026 di 38 Provinsi, Cek Potensi Hujan, Petir, dan Kondisi Wilayah IndonesiaMAMA Awards 2026 Live Streaming, Ini Jadwal Nonton Hari Ini dan Besok di IndonesiaSinopsis Film Hotel Mumbai, Kisah Mencekam Teror di Hotel Taj yang Menguji Keberanian dan KemanusiaanProfil Sean Gelael, Pembalap Indonesia yang Berkiprah di Kejuaraan Balap Ketahanan DuniaUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Puan Maharani Sebut Pembahasan Selesai Lebih Cepat dari TargetLineup Glastonbury 2027: Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender, dan Cher Jadi Bintang UtamaJadwal MotoGP Portugal 2026: Cek Jam Sprint Race, Kualifikasi, dan Balapan Utama di PortimaoFilm Action Rating Tinggi, 15 Rekomendasi Film Aksi Terbaik dengan Cerita Seru dan Adegan MenegangkanCuaca Besok 21 November 2026 di 38 Provinsi, Cek Potensi Hujan, Petir, dan Kondisi Wilayah IndonesiaMAMA Awards 2026 Live Streaming, Ini Jadwal Nonton Hari Ini dan Besok di IndonesiaSinopsis Film Hotel Mumbai, Kisah Mencekam Teror di Hotel Taj yang Menguji Keberanian dan KemanusiaanProfil Sean Gelael, Pembalap Indonesia yang Berkiprah di Kejuaraan Balap Ketahanan DuniaUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Puan Maharani Sebut Pembahasan Selesai Lebih Cepat dari Target
Headline News

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Puan Maharani Sebut Pembahasan Selesai Lebih Cepat dari Target

November 20, 2026 · · 16 jam yang lalu
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Puan Maharani Sebut Pembahasan Selesai Lebih Cepat dari Target

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui DPR RI menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam proses legislasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. DPR menyelesaikan pembahasan UU Perampasan Aset lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat, yakni paling lambat 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapan agar undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa berbagai hal yang menjadi kekhawatiran dalam pembahasan telah diantisipasi.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi, termasuk korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.

Selain menjadi instrumen hukum dalam penanganan aset hasil tindak pidana, undang-undang ini juga diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat

Usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset, Puan Maharani menyampaikan rasa syukur karena RUU yang telah lama dibahas tersebut akhirnya dapat diselesaikan.

Puan berharap regulasi baru itu dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat luas.

Ia juga menyinggung bahwa berbagai kekhawatiran terkait substansi undang-undang telah dibahas dan diantisipasi selama proses penyusunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan melalui mekanisme persetujuan seluruh peserta rapat paripurna setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan RUU tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan DPR meminta persetujuan peserta rapat terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut kemudian diikuti ketukan palu pimpinan rapat sebagai tanda keputusan resmi.

DPR Selesaikan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target

Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan sebelum batas waktu yang sebelumnya dijanjikan DPR kepada masyarakat.

DPR sebelumnya menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026, atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Namun, pembahasan akhirnya dapat diselesaikan pada 19 November 2026.

Puan Maharani menyebut penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa DPR mampu menuntaskan RUU Perampasan Aset hampir satu bulan lebih cepat dari target.

Baca Disini:  Profil Felicia Tissue yang Resmi Menikah dengan Kevin, Ini Biodata, Pendidikan, Karier, dan Perjalanan Hidupnya

Kecepatan penyelesaian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses legislasi yang telah berlangsung cukup lama.

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa pengesahan tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, undang-undang tersebut telah lama menjadi kebutuhan dan dinantikan masyarakat.

Target pengesahan sebelumnya 15 Desember 2026

Sebelum pengesahan, DPR telah menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Target tersebut berkaitan dengan komitmen penyelesaian legislasi sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Dengan pengesahan pada 19 November 2026, DPR berhasil menyelesaikan RUU tersebut lebih awal.

Penyelesaian ini juga menunjukkan bahwa pembahasan yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya akhirnya mencapai tahap pengambilan keputusan akhir di tingkat DPR.

RUU Perampasan Aset Telah Dinantikan Selama 18 Tahun

Puan Maharani menyebut UU Perampasan Aset merupakan salah satu regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pengesahan bukan dilakukan karena tekanan atau proses yang terburu-buru, melainkan karena aturan tersebut telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

RUU Perampasan Aset disebut telah diusulkan dan menjadi bagian dari pembahasan legislasi selama sekitar 18 tahun.

Perjalanan panjang tersebut mencerminkan besarnya perhatian terhadap kebutuhan regulasi yang dapat memperkuat penanganan aset terkait tindak pidana.

Selama proses pembahasan, substansi RUU mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian.

Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya.

Panjang proses legislasi ini juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut aspek hukum, hak masyarakat, kewenangan negara, dan prinsip keadilan.

Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2026-2027

Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI, yaitu.

  • Sufmi Dasco Ahmad
  • Saan Mustopa
  • Cucun Ahmad Syamsurijal
  • Sari Yuliati

Dalam agenda pengesahan tersebut, pimpinan DPR terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Setelah laporan disampaikan, pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Persetujuan diberikan oleh peserta Rapat Paripurna dan kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan.

Komisi III DPR Gelar 87 Rapat untuk Membahas RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai pihak.

Komisi III DPR tercatat menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Rangkaian rapat tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme meaningful participation atau partisipasi publik bermakna.

Dalam proses pembahasan, DPR melibatkan berbagai kelompok, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga organisasi dan kelompok masyarakat.

Partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting karena substansi UU Perampasan Aset memiliki dampak luas terhadap penegakan hukum dan pengelolaan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pembahasan dilakukan sejak Agustus 2025

Menurut penjelasan dalam proses pembahasan, RUU Perampasan Aset telah menjalani pembahasan di Komisi III DPR sejak Agustus 2025.

Proses tersebut berlangsung lebih dari satu tahun hingga akhirnya disepakati dalam pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026.

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU kemudian dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

DPR melakukan kunjungan ke 15 provinsi

Selain rapat dengan berbagai elemen masyarakat, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi.

Baca Disini:  Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan 17–23 November 2026, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi dan pembahasan substansi regulasi.

Anggota DPR juga melakukan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing mengenai RUU Perampasan Aset.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat menyampaikan pendapat dan masukan terhadap rancangan regulasi yang sedang dibahas.

Pembahasan UU Perampasan Aset Dilakukan secara Hati-Hati

Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan seksama.

Menurutnya, pembahasan juga dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mencermati proses legislasi.

Keterbukaan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai substansi undang-undang.

Puan juga menyampaikan bahwa proses pembahasan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai bagaimana sebuah rancangan undang-undang disusun dan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Keterlibatan publik dalam pembahasan diharapkan dapat membantu menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masukan masyarakat menjadi bagian dari proses legislasi

Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, berbagai pihak memberikan pendapat dan saran terhadap substansi yang sedang disusun.

Masukan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta kelompok masyarakat.

Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang karena regulasi yang disahkan akan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Apa Tujuan UU Perampasan Aset?

UU Perampasan Aset memiliki kaitan erat dengan upaya penanganan aset yang diperoleh atau berkaitan dengan tindak pidana.

Secara umum, regulasi ini diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam menangani kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Memperkuat pemberantasan korupsi

Perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

Dalam perkara korupsi, keuntungan yang diperoleh pelaku dapat berupa uang, properti, kendaraan, investasi, atau berbagai bentuk kekayaan lainnya.

Penanganan aset diharapkan dapat membantu proses pemulihan kerugian negara dan memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak terus dinikmati pelaku.

Menangani tindak pidana lainnya

UU Perampasan Aset juga berkaitan dengan tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dalam pembahasan RUU, salah satu perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat dalam jumlah besar.

Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak korban mengalami kerugian.

Penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut menjadi salah satu tujuan penguatan regulasi.

Mendukung pemulihan kerugian korban

Selain kepentingan negara, penanganan aset juga dapat memiliki manfaat bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam kasus penipuan atau penggelapan, aset yang berhasil ditelusuri dan ditangani melalui proses hukum berpotensi menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian.

Namun, mekanisme pemulihan tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

UU Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pidana Pelaku

Salah satu poin yang disampaikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah bahwa regulasi tersebut tetap mempertahankan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Artinya, penanganan aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemidanaan.

Pelaku tindak pidana tetap dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan RUU, disebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetap dipertahankan.

Dengan demikian, penanganan aset dan penjatuhan pidana merupakan dua aspek yang dapat berjalan dalam kerangka penegakan hukum.

Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Menjadi Bagian Penting

UU Perampasan Aset juga mengatur perhatian terhadap pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan proses penyitaan atau perampasan, tetapi juga bagaimana aset tersebut ditangani setelah berada dalam penguasaan negara melalui mekanisme hukum.

Baca Disini:  Profil Anindya Salsa, Presenter Lulusan IPB yang Jadi Sorotan Usai Klarifikasi Kedekatannya dengan Desta

Pengelolaan yang profesional dan akuntabel diperlukan agar aset tetap memiliki nilai ekonomi serta tidak menimbulkan persoalan baru.

Dalam pembahasan RUU, pengelolaan aset mencakup sejumlah kegiatan, antara lain.

  • Penyimpanan aset.
  • Pengamanan aset.
  • Pemeliharaan aset.
  • Pemanfaatan aset.
  • Penjualan aset.
  • Pengembalian atau pelepasan aset.

Pengelolaan tersebut menjadi penting karena aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat memiliki bentuk yang beragam.

Aset dapat berupa uang, properti, kendaraan, barang bernilai ekonomi, atau berbagai bentuk kekayaan lainnya.

Pengelolaan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan aset ditangani sesuai ketentuan hukum.

Apa Dampak Pengesahan UU Perampasan Aset bagi Masyarakat?

Pengesahan UU Perampasan Aset berpotensi membawa sejumlah dampak terhadap masyarakat.

Memperkuat penegakan hukum

Regulasi ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Mendukung pemulihan kerugian negara

Penanganan aset hasil tindak pidana dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan kekayaan negara yang hilang akibat kejahatan.

Memberikan perhatian kepada korban tindak pidana

Dalam perkara tertentu, penanganan aset dapat membantu proses pemulihan kerugian yang dialami korban.

Meningkatkan transparansi pengelolaan aset

Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel menjadi penting untuk memastikan aset hasil tindak pidana tidak disalahgunakan.

Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum

Penerapan regulasi secara adil, transparan, dan sesuai prosedur dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Namun, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada implementasi undang-undang, mekanisme pengawasan, dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Apa yang Perlu Diperhatikan Setelah UU Perampasan Aset Disahkan?

Setelah RUU Perampasan Aset disetujui DPR menjadi undang-undang, masyarakat masih perlu memperhatikan tahapan formal dan teknis pelaksanaan regulasi tersebut.

Pengesahan di DPR merupakan langkah penting dalam proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya, ketentuan formal mengenai pengundangan dan pemberlakuan perlu menjadi perhatian agar masyarakat mengetahui kapan serta bagaimana aturan tersebut diterapkan.

Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan juga penting untuk memastikan mekanisme perampasan aset berjalan sesuai prinsip hukum.

Hal yang perlu diperhatikan meliputi.

  • Prosedur penelusuran aset.
  • Mekanisme pengamanan aset.
  • Ketentuan mengenai aset yang dapat dirampas.
  • Perlindungan terhadap hak pihak ketiga.
  • Mekanisme keberatan atau pengujian hukum.
  • Pengelolaan aset hasil perampasan.
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan.

Dengan adanya mekanisme yang jelas, diharapkan UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

FAQ UU Perampasan Aset

Kapan UU Perampasan Aset disahkan DPR?

RUU Perampasan Aset resmi disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026.

Siapa yang memimpin pengesahan UU Perampasan Aset?

Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI.

Mengapa UU Perampasan Aset disahkan lebih cepat dari target?

DPR sebelumnya menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Namun, pembahasan berhasil diselesaikan dan disahkan pada 19 November 2026, lebih cepat dari target tersebut.

Berapa lama RUU Perampasan Aset telah dinantikan?

Menurut Puan Maharani, RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan dan dinantikan masyarakat selama sekitar 18 tahun.

Berapa kali Komisi III DPR menggelar rapat pembahasan RUU Perampasan Aset?

Komisi III DPR RI menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen dalam rangka pembahasan dan penyerapan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

Kesimpulan

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

UU Perampasan Aset berhasil diselesaikan lebih cepat dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026. Puan menyebut pengesahan tersebut bukan dilakukan secara terburu-buru, melainkan karena regulasi ini telah lama dinantikan masyarakat dan dinilai mendesak untuk diselesaikan.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat serta melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi. Berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan kelompok masyarakat menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi.

UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi, penanganan tindak pidana lainnya, pengelolaan aset hasil kejahatan, serta upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Ke depan, efektivitas undang-undang ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan, profesional, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.